Search results
16 hours ago · 02 Jun 2024 20:30:37 59. Nangun Sat Kerthi Loka Bali Bali Mandiri Energi Bersih Bali Era Baru Energi Baru Terbarukan (EBT) PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) 1. NusaBali.com - Agus Dei. -IST. Bali harus mampu mandiri energi untuk memenuhi kebutuhan domestik dan industri pariwisata. Selain itu, penyediaan energi harus dilakukan dengan energi ...
12 minutes ago · The clock hit zero, the final buzzer rang and the Florida Panthers began their celebration. With a 2-1 win in Game 6 of the Eastern Conference final against the New York Rangers on Saturday, the ...
16 hours ago · Bank Indonesia mencatat aliran masuk modal asing di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) mencapai Rp86,07 triliun. Ilustrasi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). JIBI/Bisnis. Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mencatat aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik mencapai Rp42,72 triliun sepanjang 2024 atau hingga 30 Mei 2024.
16 hours ago · LPEI gelad acara Berani Mendunia, mengumpulkan anggota ekosistem ekspor Indonesia agar Eksportir Indonesia naik kelas. Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ( LPEI) atau Eximbank menggelar acara Forum Berani Mendunia yang digelar pada hari ini, Sabtu (1/6/2024) di Relief Sarinah, Jakarta Pusat.
16 hours ago · Bisnis.com, JAKARTA - Pembelian gas LPG 3 kg diperketat dengan cara menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) per 1 Juni 2024. PT Pertamina Patra Niaga menyampaikan, KTP menjadi syarat wajib bagi masyarakat untuk melakukan pembelian LPG 3, agar subsidi bisa lebih tepat sasaran. Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan menyampaikan, hingga ...
16 hours ago · Vitamin A plus campaign conducted across country: DGHS. BGMEA seeks policy support, pushes for making tax at source at 0.5% ‘Agencies responsible for suffering to Malaysia-bound workers to be punished’ 'Bangladeshi workers missed entry deadlines to regain jobs in Malaysia' MP Azim murder: WB CID forms special investigation team
16 hours ago · Dalam putusan tersebut, MA menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU RI (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016.
