Search results
On 21 March 2023, the amended law, presented as the 2023 Omnibus Law on Job Creation, was passed. On 31 March 2023, as the new law commenced, the 2020 Omnibus Law was repealed.
The Law No. 11 of 2020 on Job Creation (“Job Creation Law”) – also commonly referred to as the “Omnibus Law” – has been subject to a judicial review by the Constitutional Court of the Republic of Indonesia (Mahkamah Konstitusi or “MK”) since late 2020.
Nov 13, 2021 · Dalam pidatonya, Jokowi menyinggung sebuah konsep hukum perundang-undangan yang disebut omnibus law. Saat itu, Jokowi mengungkapkan rencananya mengajak DPR untuk membahas dua undang-undang yang akan menjadi omnibus law. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja, dan UU Pemberdayaan UMKM.
Mar 7, 2022 · Dikutip dari buku 'Omnibus Law: Teori dan Penerapanya' oleh Dr. Rio Christiawan, S.H., M.Hum., M.Kn., dalam tata urutan perundangan, omnibus law adalah undang-undang, sebagaimana telah dikenal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Oct 5, 2020 · RUU Cipta Kerja hanya salah satu bagian dari omnibus law. Dalam omnibus law, terdapat tiga RUU yang siap diundangkan, antara lain RUU tentang Cipta Kerja, RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian, dan RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Perjalanan Bas (Kuala Selangor ke by muhd2nazym
Nov 3, 2020 · Jakarta - Presiden Joko Widodo resmi meneken omnibus law UU Cipta Kerja. Kini UU tersebut sudah telah diundangkan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020. Dokumen salinan UU Cipta Kerja sudah diunggah di situs resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Negara (JDIH Setneg). UU ini berjumlah 1.187 halaman.
